Pembuktian Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Mengkaji Putusan Pengujian Formil suatu Undang-undang

Abstract

Abstrak

Di dalam penelitian ini ada sekitar tiga putusan pengujian formil yang harus dikaji pembuktiannya dalam Mahkamah Konstitusi. Tujuannya ada dua: untuk melihat dan mengetahui sistematika pembuktian yang ada pada putusan pengujian formil UU di Mahkamah Konstitusi ; kedua, menganalisis masalah dalam sistematika pembuktian tersebut. Metode analisis seperti yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang secara konseptual, dan disertai dengan studi kasus, adalah metode yang kami gunakan pada penelitian ini. Selain itu, kami bermitra dengan Yayasan Masjid Roudlotul Ulum Surabaya, tepatmya di Jl. Dupak Baru 3/43A. Kami juga telah menemui Kepala Yayasan Masjid tersebut, yakni Bapak Khanafi untuk membahas diskusi kami bersama dengan masyarakat sekitarnya. Hasil pengabdian kami menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum paham mengenai konsep pembuktian dalam beracara baik di Pengadilan maupun Mahkamah. Sehingga kami disini akan membantu mereka dalam memahami konsep Pembuktian melalui pengabdian masyarakat ini. Menurut hasil pengamatan kami, sebanyak 90% masyarakat masih belum paham tentang alat-alat bukti apa saja yang digunakan ketika beracara di Pengadilan. Pembuktian ditandai dengan adanya dalil dan alat bukti yang kurang kuat, sehingga menyebabkan keputusan hakim hanya terikat pada kebenaran formil, bukan materiil. Selain itu, pemohon maupun termohon harus memperhatikan alat bukti yang mereka gunakan, dan tentunya alat bukti tersebut diperoleh melalui cara yang sah dan legal menurut ketentuan hukum yang berlaku.  Oleh karena itu, apabila pemohon maupun termohon tidak mengikuti instruksi dalam beracara baik di pengadilan maupun di MK, maka akan dikenakan sanksi yang berlaku. Untuk bukti dari pemohon, biasanya dilakukan dalam sidang pembuka.