VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat

Peran Masyarakat Hukum Adat Terhadap Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi

Ricky Maheswara Jaya Bakti — 2024-11-30

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada peran masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Tujuannya adalah untuk memahami kontribusi dan hambatan yang mereka hadapi dalam proses ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dari literatur hukum dan studi kasus dari negara-negara dengan sistem hukum adat yang mapan. Data dianalisis dari keputusan Mahkamah Konstitusi dan pendekatan hukum dalam kasus-kasus yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat. Hal ini membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap keragaman budaya dan hukum, serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak mereka Melakukan studi yang lebih mendalam tentang pengalaman masyarakat hukum adat dalam pengujian undang-undang di berbagai konteks hukum dan budaya. Memperkuat kapasitas masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi dalam proses peradilan konstitusi. Membangun hubungan yang kuat antara hukum adat dan hukum positif untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.

Kontroversi Mahkamah Konstitusi Sebagai Penguji Materiil Pada Putusan No 90/PUU–XXI/2023, Tentang Syarat Usia Untuk Mencalonkan Presiden Dan Wakil Presiden

Moh. Fauzan Mustofa — 2024-11-30

Abstrak

Salah satu Otoritas Tugas dari Mahkamah Konstitusi adalah melaksanakan pengujian peraturan UU terhadap UUD NRI 1945, Pada Penulisan Artikel ini dilakukan dengan metode Kualitatif, Dimana penulis mengumpulkan data untuk dijadikan bahan pembuatan artikel ini melalui artikel Ilmiah, Buku, E-Journal, dan beberapa ketentuan Tertulis (UU) yang relevean dengan artikel ini. Selain itu dalam metode pendekatan penulisan diartikel ini menggunakan metode Pendekatan Normatif yakni metode yang menggunakan penelaahan teori – teori, Rancangan, juga beberapa ketentuan tertulis lainnya, yang relevan dengan artikel ini. Pada pembuatan artikel ini didukung dengan adanya sosialisasi yang dilakukan padaUnit Kegiatan Kerohanian Kristen (uk3 ) UPN Veteran Jawa Timur, yang sosialisasinya dilakukan secara luring untuk mengetahui tentang pengujian materiil pada MK. Dalam artikel ini akan membahas bagaimana MK melakukan suatu hal yang Blunder, Dimana terdapatnya putusan No 90/PUU–XXI/2023, terkait dengan aturan Syarat Umur pencalonan Presiden dan Wapres. MK dalam putusannya yang tercantum dirasa tidak tegas, dan tidak adanya prinsip independensi, seolah – olah MK diintervensi dari luar dalam memutus perkara tentang batas usia capres dan cawapres, Dimana Hakim Ketua MK yang memutus adalah kerabat dari salah satu pasangan Cawapres. Pada pengujian ditemukan kecacatan atau pelanggaran terhadap ketentuan Undang – Undang Dasar maka, MK berwenang untuk mencetuskan sebenarnya putusan tersebut tidak harusnya disahkan, apabila terdapat isi materi, pada pasal dan ayat yang dinyatakan melanggar dari ketentuan UUD NRI 1945, maka isi muatan dari pasal dan ayat tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Sosialisasi Peranan Uji Formil Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional

Aqila Shanza Ammara — 2024-11-30

Abstrak

Mahkamah Konstitusi memiliki peranan vital dalam mengawal konstitusi serta memastikan keadilan konstitusional bagi masyarakat. tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dua hal. Pertama, peranan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil. Kedua, memaparkan Pengaturan dan urgensi praktik pengujian formil undang-undang oleh mahkamah konstitusi. Metode yang penulis gunakan dalam menulis karya tulis ini menggunakan metodologi pendekatan deskriptif kualitatif dengan pemuatan data-data melalui data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal atau penelitian yang telah ada baik berupa kutipan atau hasil analisa. Tulisan ini juga di dukung dengan dilakukannya sosialisasi mengenai pernanan uji formil Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan keadilan konstitusional. Sehingga melalui data-data dan pemaparan sosialisasi tersebut penulis dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam masalah yang diangkat ini. Hasil penelitian menunjukkan dan membantah stigma bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menguji secara materiil tetapi juga pengujian formil.Dengan menggunakan pendekatan K.C Wheare, Undang-Undang Dasar juga mengakomodir kesejajaran antar Lembaga negara untuk menciptakan keadilan konstitusional.

Sosialisasi Kepada Warga Kampung Krukah Mengenai Pentingnya Alat Bukti Digital

Saskia Aisyah Putri — 2024-11-30

Abstrak

Pembuktian dengan alat bukti digital dalam proses persidangan telah menjadi isu penting dalam konteks penegakan hukum konstitusional. Dalam era digital saat ini, bukti digital seperti pesan teks, email, dan rekaman video menjadi elemen kunci dalam banyak kasus hukum. Tantangan teknis dan hukum muncul seiring dengan penggunaan bukti digital, memperkuat urgensi adopsi pengaturan yang ketat dan terperinci. Pentingnya mengetahui Alat Digital yang telah diatur di perundang-undangan sehingga sosialisasi harus diadakan demi kepentingan masyarakat. Sosialisasi dilakukan di Balai RW 09 Kampung Krukah, Ngagel Rejo, Bratang, Surabaya kepada warga setempat, dan kami bermitra kami bermitra dengan Ibu Eko Retno Agustine selaku Ketua RT 02 Kampung Krukah. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa pemeriksaan yang cermat terhadap bukti-bukti digital adalah penting untuk memastikan keadilan dalam proses persidangan. Sosialisasi ini menyajikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan urgensi pentingnya pemeriksaan alat bukti digital dalam persidangan, serta implikasinya terhadap penegakan hukum konstitusional. Pemeriksaan yang cermat terhadap alat bukti digital menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dalam proses persidangan. Implikasi terhadap penegakan hukum konstitusional tidak dapat diabaikan. Hak asasi individu, seperti hak atas privasi dan hak untuk tidak disalahkan secara sembarangan, harus terjamin dalam setiap tahap proses hukum. Dalam konteks bukti digital, perlindungan terhadap hak-hak ini menjadi semakin menantang karena sifat yang seringkali abstrak dan kompleks dari teknologi digital.

Menelusuri Jejak Sejarah: Penafsiran Historis Terhadap Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Melalui Sosialisasi Virtual

Reniarti Asma Inayah — 2024-11-30

Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia, seringkali melalui penafsiran hukum acara yang kompleks. Memahami evolusi historis hukum acara di MK membantu akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam memahami dasar pengambilan keputusan MK. Judul "Menelusuri Jejak Sejarah: Penafsiran Historis Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi melalui Sosialisasi Virtual" dipilih untuk menyoroti pentingnya pemahaman ini, serta manfaat format virtual yang memungkinkan partisipasi luas dan aksesibilitas yang lebih baik. Isu hukum yang diangkat dalam sosialisasi ini adalah penafsiran historis hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK). Fokusnya adalah pada bagaimana evolusi hukum acara mempengaruhi proses pengambilan keputusan MK, menjamin keadilan prosedural, menghadapi tantangan hukum baru, dan menjaga konsistensi serta kepastian hukum. Dengan memahami sejarah penafsiran ini, peserta diharapkan dapat lebih mengerti penerapan prinsip-prinsip hukum acara dalam menjaga supremasi konstitusi di Indonesia. Persoalan hukum yang diangkat adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan dan menerapkan hukum acara dalam proses pengambilan keputusan konstitusional. Ini mencakup tantangan dalam menjaga konsistensi penafsiran hukum acara, adaptasi terhadap kasus-kasus baru yang kompleks, dan memastikan keadilan prosedural dalam setiap putusan. Persoalan ini penting karena berdampak langsung pada legitimasi dan efektivitas putusan MK serta kepastian hukum bagi masyarakat. Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman tentang penafsiran historis hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK). Ini membantu akademisi dan praktisi hukum mendapatkan wawasan yang lebih dalam, membuat masyarakat lebih sadar dan percaya pada proses hukum di MK, serta mendorong konsistensi dan kepastian hukum. Selain itu, format virtual memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan akses informasi tanpa batasan geografis. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini mencakup presentasi virtual oleh narasumber yang berasal dari Fakultas Hukum UPNVJT, yang kemudian sasaran sosialisasi adalah masyarakat umum yang merasa ingin mengetahui lebih dalam mengenai Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, sesi diskusi interaktif, analisis studi kasus, penyediaan materi pendukung digital. Pendekatan ini memastikan pemahaman yang baik tentang penafsiran historis hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK) serta memungkinkan partisipasi yang luas dari peserta dengan menggunakan format virtual yang mudah diakses.