VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat tentang Pengajuan Akta Kematian Telah Lewat Waktu melalui Pengadilan Negeri di Kalurahan Hargobinangun

Emy Sulistyowati — 2025-05-31

Abstrak

Fenomena keterlambatan pengajuan akta kematian akibat kurangnya kesadaran hukum, akses informasi tentang prosedur pengajuan sering membuat masyarakat tidak menyadari pentingnya pengajuan akta kematian secara tepat waktu. Fenomena keterlambatan pengajuan akta kematian tersebut banyak terjadi di Kelurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, program "Pemberdayaan Masyarakat tentang Pengajuan Akta Kematian Telah Lewat Waktu melalui Pengadilan Negeri di Kelurahan Hargobinangun" akan menggalakkan sosialisasi langsung di masyarakat melalui Pengadilan Negeri sebagai instansi utama dalam pengajuan akta kematian Melalui metode pendekatan kolaboratif dan inovatif yang melibatkan institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan lembaga bantuan hukum, artinya peneliti dan pihak yang terlibat mempunyai peranan dan tanggung jawab yang saling membutuhkan dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan serta dapat direplikasi di daerah lain.Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat tentang Pengajuan Akta Kematian Telah Lewat Waktu melalui Pengadilan Negeri di Kelurahan Hargobinangun sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang penulis lakukan efektif meningkatkan pengajuan akta kematian. Data menunjukkan peningkatan dari 34 pengajuan di Februari 2024 menjadi 69 pada Mei 2024. Program ini efektif meningkatkan pemahaman masyarakat dan mempercepat proses administrasi. Permasalahan yang ada di Kelurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta diakibatkan kurangnya edukasi dan stigma masyarakat terkait proses administrasi yang sulit. Kegiatan Sosialisasi sebagai bentuk pengabdian masyarakat berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan akses layanan masyarakat, serta memperkuat kolaborasi antar instansi untuk memudahkan pengajuan akta kematian.

Sosialiasi Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Nadya G. S. Tampubolon — 2025-05-31

Abstrak

Fenomena yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah fenomena keprihatinan terhadap meningkatnya konten penyiaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, etika, dan moral, yang dapat merugikan pada anak-anak dan remaja. UU No. 32/2002 yang bertentangan Penyiaran, khususnya Pasal 48 ayat (4) huruf e, memerlukan penafsiran yang jelas agar dapat melindungi hak konstitusional yang diatur didalam UUD NRI 1945. Pengujian Pasal 48 ayat (4) huruf e UU No. 32/2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28B (2), Pasal 28C, dan Pasal 28F UUD NRI 1945 mengangkat isu hukum tentang ketidakjelasan perlindungan terhadap anak dan remaja dari konten penyiaran yang tidak sesuai. Persoalan hukum utama adalah apakah ketidakjelasan dalam Pasal 48 ayat (4) huruf e dapat menyebabkan kerugian konstitusional bagi anak-anak dan remaja, serta bagaimana undang-undang tersebut dapat diperjelas untuk memberikan perlindungan yang efektif. Sosialisasi mengenai pentingnya penafsiran yang jelas dari pasal-pasal yang ada dalam UU No. 32/2002 sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga penyiaran tentang perlindungan hak-hak anak dan remaja. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah analisis hukum terhadap ketentuan yang ada dan pelaksanaan sosialisasi di beberapa sekolah menengah atas. Sosialisasi ini dilakukan dengan bermitra dengan Karang taruna dusun guyangan dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Hasil sosialisasi menunjukkan peningkatan pemahaman di kalangan peserta tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak dan remaja dalam konten penyiaran. Peserta juga menjadi lebih kritis dalam menyikapi konten yang disiarkan oleh media. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya penafsiran yang jelas dari Undang-Undang Penyiaran untuk melindungi hak-hak konstitusional anak dan remaja. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Mengenal Pengujian Sistem Peraturan Perundang-Undangan beserta Problematikanya di Indonesia

Shalsafira Natasyah Puteri — 2025-05-31

Abstrak

Pengabdian tentang pengujian sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebuah mekanisme penting untuk memastikan bahwa adanya hukum yang berlaku sesuai dengan konstitusi. Proses ini melibatkan pengujian yudisial yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dengan adanya tujuan untuk menilai kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pengabdian mengenai pengujian sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia ini dilakukan kepada Karang Taruna Dusun Guyangan, Desa Kedungringin, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada anggota Karang Taruna tentang proses pengujian sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sosialisasi ini mencakup penjelasan mengenai arti pengujian undang-undang, hierarki hukum, dan mekanisme pengujian peraturan oleh Mahkamah Konstitusi serta lembaga lainnya. Melalui pendekatan partisipatif dan diskusi interaktif, peserta diharapkan mampu memahami pentingnya pengujian peraturan perundang-undangan dalam menjaga konsistensi dan kesesuaian hukum dengan konstitusi karena dilihat dari maraknya kasus di mana para pembuat undang-undang yang berwenang tidak memikirkan pertimbangan dalam pembuatan undang-undang apakah sudah sesui dengan konstitusi atau tidak. Selain itu, sosialisasi ini juga menekankan peran aktif masyarakat, khususnya pemuda Karang Taruna, dalam mengawasi dan mengadvokasi keberlanjutan penerapan hukum yang adil dan demokratis. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kesadaran hukum dan keterampilan kritis di kalangan peserta, serta menciptakan dorongan positif untuk keterlibatan aktif dalam isu-isu hukum dan pemerintahan di tingkat lokal dan nasional.

Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kalurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman

Choirie Nito Satrio — 2025-05-31

Abstrak

Keberadaan tanah semakin penting sehubungan dengan makin tingginya pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan yang menyebabkan kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat. Penyelesaian sengketa tanah menjadi isu penting dalam konteks hukum properti di berbagai wilayah, termasuk Kalurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pentingnya penguatan kesadaran hukum masyarakat terkait penyelesaian sengketa tanah di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terkait penyelesaian sengketa tanah di Kalurahan Nogotirto masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman akan peraturan hukum, ketidakjelasan status kepemilikan tanah, dan minimnya akses terhadap layanan hukum menjadi tantangan utama dalam proses penyelesaian sengketa tanah. Diperlukan upaya-upaya penguatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan edukasi hukum, pelatihan, serta penyediaan akses yang lebih mudah terhadap layanan hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang urgensi kesadaran hukum dalam konteks penyelesaian sengketa tanah di tingkat lokal, khususnya di Kalurahan Nogotirto. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah setempat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperbaiki sistem penyelesaian sengketa tanah di wilayah tersebut.

Sosialisasi Hukum: Pencegahan Judi Online di Kelurahan Babat Jerawat

Sutrisno — 2025-05-31

Abstrak

Perkembangan judi online semakin pesat dan merambah ke berbagai kalangan masyarakat, termasuk di Kelurahan Babat Jerawat. Fenomena ini menimbulkan dampak yang tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga berpengaruh pada kehidupan sosial serta memiliki implikasi hukum yang serius. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap risiko dan sanksi hukum judi online menjadi faktor utama maraknya praktik ini. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online serta sanksi yang berlaku.Metode yang digunakan meliputi seminar interaktif, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif baik cetak maupun digital. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif judi online serta strategi pencegahannya. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat lebih sadar akan risiko hukum dan sosial yang ditimbulkan serta dapat berperan aktif dalam mencegah penyebarannya.